Memasuki tahun kedua pemerintahan Joko Widodo, Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya merilis angka pengangguran yang diakibatkan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak belasan ribu, di akhir Februari. Selain itu, janji Jokowi yang ingin ciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat pun tidak kunjung terealisasi.
"10 juta lapangan kerja baru ternyata hingga hampir dua tahun belum ada lapangan kerja baru bagi rakyat yang ada justru PHK besar besaran akibat lesunya ekonomi. Deflasi yang mengarah pada depresi ekonomi akibat salah urus kebijakan ekonominya oleh pemerintahan Jokowi.
Dan telah terjadi tren PHK menimpa berbagai sektor usaha, mulai dari industri minyak dan gas bumi, otomotif, elektronik, hingga perbankan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 48.843 pegawai mengalami PHK sepanjang tahun lalu.
Sedangkan sejak awal tahun ini hingga 17 Februari lalu terjadi 11.564 kasus PHK menurut catatan BPS," demikian siaran pers dari Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Arief Poyouno yang diterima voa-islam.com.
Anehnya, dari keterpurukan itu, pemerintah justru seperti membuka kran pekerja Asing. "Selama Januari tahun ini saja, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia secara legal untuk bekerja di berbagai sektor usaha (Sumber BPS) sehingga dalam setahun TKA legal bisa mencapai 300 ribu TKA yang bekerja di Indonesia. Dan yang masuk dengan cara ilegal tidak berhitung jumlahnya mereka masuk dengan cara."
Mereka masuk sebagai wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari lalu mencapai 814.303 orang. Mereka terbagi atas tiga jenis kunjungan.
Pertama, wisatawan reguler sebanyak 740.570 orang atau naik 2,19 persen dari bulan sama 2015. Kedua, WNA yang masuk melalui Pos Lintas Batas sebanyak 35.741 orang atau naik 2,53 persen.
Jadi benar sudah Joko Widodo lebih pro buruh Asing dan lebih senang mem-PHK pegawai negeri sipil (PNS) dan buruh Indonesia." [inilah]
0 komentar:
Post a Comment