Wakil Ketua DPR Fadli Zon menepis anggapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menilai ada upaya dari kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah melalui isu krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
"Menurut saya, isu ini kan memang isu yang nyata. Kalau misalnya ada kritik kepada pemerintah dianggap lamban atau tak merepresentasikan, saya ikut mengkritik kok," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9).
Fadli menjelaskan, kritik yang dilayangkan merupakan bentuk reaksi atas respons pemerintah karena dinilai lamban dan tidak menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN, dan negara Muslim terbesar di dunia.
Sebelumnya, Tito menyatakan penilaian menyerang pemerintah melalui isu Rohingya berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter.
Kelompok tertentu di Indonesia memanfaatkan isu Rohingya untuk membangun sentimen antipati umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi.
"Dari hasil penelitian [software Opinion Analysist] isu ini lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' menyerang pemerintah, dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).
Tito mengatakan, cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.
Sementara itu, Fadli menegaskan kritik terhadap pemerintah itu sebagai hal wajar dan jadi bahan evaluasi diri.
Fadli Zon Sanggah `Goreng` Rohingya untuk Diskreditkan JokowiFadli Zon. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) "Harusnya kritik dijadikan introspeksi dan masukan agar bisa merespons lebih cepat dan sesuai dengan semangat politk luar negeri kita yang bebas dan aktif tapi lebih proaktif," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan, di masa lalu, Indonesia pernah menjadi mediator konflik di Mindanao Selatan, Filipina.
Bahkan, kata dia, Indonesia juga mendatangkan tentara untuk joint opperation dalam rangka upaya mediasi pihak Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pihak pemerintah Filipina.
"Sekarang imbauan, kemudian mengklaim membantu membuat sekolah atau rumah sakit padahal itu kerjaan dari civil society [masyarakat sipil],"katanya.
sumber:cnnindonesia.com
0 komentar:
Post a Comment